Batubara-sinyal.co | Dinas Perikanan & Peternakan Kabupaten Batubara hingga kini belum terpantau aktif melaksanakan sosialisasi – rekatif kepada masyarakat terkait Bantuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang di gagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Kementerian KKP). Sebelumnya, KKP telah menetapkan dan membangun sebanyak 65 KNMP tahap I tahun 2025 silam. Pembangunan KNMP tersebut bakal di prediksi rampung akhir Januari 2026.
Hal ini di sampaikan oleh Sekretaris DPC HNSI Batubara M. Adam Malik, S.Sos. Ia menilai Dinas setempat kurang pro-aktif dalam rangka memberikan Capacity Building soal program tersebut. Ini ia ungkapkan saat bertemu dengan beberapa pers lokal di limapuluh. Kamis (05/02/2026).
“Hingga kini, saya mencari tahu sejauh mana kelompok – kelompok masyarakat Nelayan dilibatkan dalam hal perencanaan. Karena sejauh ini belum terlihat pro-aktif lakukan kegiatan katakanlah sosialisasi Bantuan KNMP ini. Jadi, tidak heran Tahap I KNMP batubara sebagai Daerah Pesisir belum masuk rekomendasi. Harusnya aktif dong Dinasnya”. Ungkap Adam.
Meski demikian, Ia juga menyayangkan tidak ada satupun Daerah Kabupaten / Kota di sumut yang menjadi satu – satunya Proyeksi KKP dalam melaksanalan Program KNMP Tahap I. Hal ini kata Adam akibat dari Rendahnya suara – suara yang mewakili kepentingan Nelayan di Pantai Barat dan Timur Sumut.
“Dari 65 Penetapan KNMP, satu pun tidak mewakili sumut. Ini akibat dari minimnya komunikator yang menyampaikan suara – suara kebutuhan Nelayan. Misal, belum ada Anggota DPR – RI dari dapil Sumut ini yang duduk di Komisi IV sektor kelautan dan perikanan DPR – RI, dan di tambah Pemkab/Kotanya juga tidak mau bangun komunikasi ke pusat”. Ungkap Adam.
Lanjutnya, Program Bantuan KNMP bagi Kelompok – Kelompok Nelayan ini adalah program yang sangat baik di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyongsong Ashta Cita.
Perlu di ketahui, pemerintah pusat melalui KKP melaksanakan program KNMP sebagai bagian dari program prioritas KKP yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terus dipercepat penyelesaiannya melalui pengawasan yang ketat oleh Inspektorat Jenderal KKP, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat nelayan sekitar.
Akibat, Dampak ekonomi juga diproyeksikan mencapai nilai omset hingga Rp29,2 miliar per tahun di tiap lokasi. KKP juga menjalin kerja sama dengan PT Pertamina untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke lokasi KNMP.
Dengan program baik yang di lakukan oleh Pemerintah saat ini. Sekretaris DPC HNSI Batubara berharap Sumatera Utara tidak ketinggalan dalam partisipasi program untuk kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Sumut terutama di Kabupaten Batubara.
“Sebanyak 12 Kecamatan di Kabupaten Batubara, 6 Kecamatan itu adalah kecamatan Pesisir timur Sumatera. Harusnya Dinas Perikanan & Peternakan membangun komunikasi dengan kelompok Nelayan, Masyarakat dan sebagainya sehingga Literasi Program dapat menyasar langsung gitu lo. Azas transparansi itu penting”. Tutup Adam. (Red)
